Jakarta, Liputan7up.com – Team pakar ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fuad Bawasier memandang, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo dikarenakan manajemen pengendalian keuangan yang tidak pas tujuan. Perihal tersebut jadi salah satunya tanda utang yang saat ini semakin bertambah.
“Utang ini tidak jelas ini untuk apakah. Berapakah bayar bunga, untuk subsidi berapakah untuk beberapa macam tidak terinci,” kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru ‘Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi’ di alat center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Sebab itu, menurut Fuad, penambahan nilai utang tidak punya pengaruh pada penambahan perekonomian nasional. Ia mengatakan, jika penggunaan uang hasil utang pas tujuan, dapat punya pengaruh pada perkembangan ekonomi nasional.
“Utang memang makin bertambah secara cepat tetapi perkembangan ekonomi tidak bertambah cuma lima % saja. Sebab pemakaian utang tidak efisien,”tutur ia.
Mantan Menteri Keuangan ini memandang, pengendalian uang hasil dari utang pemerintahan saat ini jauh berlainan ketimbang pemerintahan awal mulanya. Pada pemerintahan awal mulanya, uang hasil dari utang diurus dengan terinci. Hingga penambahan utang tidak naik sebesar saat ini.
“Saat ini utangnya pemakaian tidak jelas. Tidak efisien. Sebab tidak semua untuk projek tetapi beberapa itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya teratur atau tidak wajar dibiayai dari utang. Makanya butuh dikerjakan reformasi APBN,” tuturnya.
Fuad meyakini, reformasi APBN butuh dikerjakan agar bisa menangani defisit neraca perdagangan. Menurut pihaknya nilai utang Indonesia per Desember 2018 sampai Rp 4.418 triliun dari mulanya sejumlah Rp 3.995 triliun, atau naik 10,5 % selama tahun.
“Jika itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama juga tidak ada utang baru,” tutur mantan Menteri Keuangan itu.
