Jakarta, Liputan7up.com – Polri dengan Badan Pengontrol Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Unit Kerja Spesial Pelaksana Pekerjaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan atau Mou. Perihal itu jadi perpanjangan kerja sama yang sudah tersambung semenjak 2004.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, MoU tersebut diperpanjang sampai tahun 2023. SKK Migas dan BPH Migas menjadi sentra dalam pengelolaan daya bumi terutamanya minyak dan gas, butuh memperoleh perhatian tiap-tiap lembaga pemerintah dalam usaha peningkatan produksi untuk mensejahterakan masyarakat.
“Rantai yang panjang ini membutuhkan pekerjaan dan support dari kepolisian di bidang keamanan terutamanya,” papar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9).
Kepolisian akan ikut lakukan sosialisasi ke masyarakat supaya langkah SKK Migas dan BPH Migas dalam tingkatkan produksi dengan mengoptimalkan ladang lama maupun temukan tempat baru, mendapatkan support publik.
“Ke-2, pengamanan objek di hulu ataupun hilir yang kita kira terpenting dijaga oleh anggota. Ke-3, lakukan langkah penegakan hukum jika ada penyalahgunaan dan masalah baik di hulu dan hilir. Ini perihal basic yang begitu terpenting buat bangsa kita,” jelas dia.
Menurut Tito, bila daya minyak dan gas di Indonesia tercukupi cuma melalui sumber daya alam dalam negeri saja, beban APBN negara akan terkurangi. Beberapa subsidi bisa diarahkan dan ditingkatkan ke beberapa bidang seperti pendidikan dan insfrastuktur.
“Kita lagi struggle tingkatkan produksi dan distribusi yang pas tujuan. Jika dua perihal ini bisa dikerjakan, karena itu beban APBN negara akan menyusut. Kita akan mempunyai kemampuan di bidang daya dan yang masyarakat lebih sejahtera,” tutur Tito.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi memberikan, nota kesepakatan ini telah diperpanjang 4x. Masalah keamanan lokasi sumber daya, sejauh ini terdata ada 328 masalah masalah dan keamanan, seperti pencurian migas, pengeboran liar, dan demontrasi.
“Pelemahan rupiah pada dolar Amerika Serikat itu, diantaranya karena nercara pembayaran kita desifit yang datang dari minyak atau migas. Karena itu itu kita naikkan minyak dalam negeri dan kita kerjakan ekplorasi migas,” kata Amien.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Harapan mengatakan, kerja sama nota kesepakatan bersama dengan Polri tersebut selanjutnya sudah mengatasi sekitar 3 ribu masalah.
“Menjadi kerja sama ini untuk pengawasan, pengamanan dan kemampuan sumber daya manusianya,” papar Fanshurullah.
