Jakarta, Liputan7up.com – Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) tetap akan melakukan aksi demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta dan Gelora Jakabaring Sport City, Palembang jika pemerintah belum membuat aturan payung hukum ojek online dan batasan tarif minimal ojek online.
Aksi tersebut dikritisi sejumlah masyarakat dan menilai akan mempermalukan bangsa sendiri di mata dunia.
Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono yang menanggapi hal tersebut justru tak mempermasalahkan. Namun sebaliknya jika tak mengambil tindakan tegas akan menjadi blunder bagi pemerintahan.
“Maksud dari blunder ini akan terbentuk opini bahwa negara dan pemerintah tidak mampu selesaikan akar masalah yang ada di perusahaan aplikasi sponsor Asian Games. Karena tuntutan ojek online sudah disampaikan jauh hari sebelum acara pembukaan,” kata Igun kepada Liputan7up.com melalui pesan singkat, Selasa (24/7).
Menurut Igun, para pengemudi ojek online yang merupakan peserta aksi demonstrasi nanti itu sampai kini masih menunggu mediasi antara perusahaan aplikasi dengan pemerintah sebelum pembukaan Asian Games 2018.
“Jika tidak juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Maka, ribuan komunitas ojek online dari seluruh Indonesia secara serentak akan mulai masuk Jakarta. Keputusan ribuan komunitas yang tiap komunitas memiliki puluhan hingga ratusan anggota sudah bulat, siap terus maju dengan segala risiko,” ujar dia.
“Kami hanya minta kembalikan tarif Rp3.000-Rp3.500 per km seperti tiga-lima tahun lalu yang mendapat tekanan, padahal hasil keringat dan darah kami ada di acara Asian Games tersebut terbalut merek dan bendera perusahaan aplikasi,” sambung Igun.
Diprediksi sebanyak dua juta pengendara ojek online akan berujuk rasa Asian Games 2018 dibuka.
Sebelumnya, ojek online pernah melakukan aksi pada 23 November 2017 di depan Istana Merdeka kemudian aksi kedua dilakukan pada 27 Maret 2018 di mana saat sekitar 15 ribu pengemudi ojol hadir di depan Istana Negara. Beberapa orang perwakilannya diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dan aksi demo ketiga sebanyak 35 ribu pengemudi ojol berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 23 April 2018. Perwakilan para ojol, dalam demo tersebut, diterima oleh Ketua Komisi V Bidang Perhubungan DPR, Fary Djemy Francis.
