Jakarta, Liputan7up.com – Presiden Joko Widodo mengemukakan, akan memberikan tunjangan kapasitas yang besar pada deretan Badan Pertanahan Nasional atau BPN, khususnya yang ada di daerah.
Janji ini disampaikan, sesudah Jokowi dengar aduan dari Menteri Agraria serta Tata Ruangan/ Tubuh Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil tentang permasalahan tunjangan jajarannya yang dipandang masih tetap rendah.
“Pertama, ini yang sangat penting ingin saya jawab dahulu permasalahan TKD (tunjangan kerja daerah). Belumlah sampai di meja saya. Tapi, butuh saya berikan jika untuk BPN akan kita beri TKD yang sangat optimal. Saya tidak tahu diserahkan berapakah ke saya tidak tahu, tapi saya akan beri,” jelas Jokowi, di depan beberapa ratus pegawai ATR/BPN dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/ Tubuh Pertanahan Nasional tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.
Janji ini akan dipenuhi Jokowi, sebab sejak 2017, deretan BPN di semua Indonesia telah kerja keras. Terpenting, dalam soal sertifikat tanah rakyat.
Pada 2017, Jokowi membidik dapat keluar sertifikat sampai lima juta sertifikat. Menurut dia, itu tercukupi, bahkan juga melebihi tujuan. Pada 2018, pun direncanakan tujuh juta sertifikat serta realisasinya sampai akhir tahun melewati tujuan.
Jadi pada 2019 ini, tujuan sertifikat tanah rakyat kembali ditingkatkan jadi sembilan juta.
“Loncatan itu yang perlu kita aprsaiasi serta berikan penghargaan. Terima kasih atas kerja kerasnya,” kata Jokowi.
Ia mengerti, sejak target-target sertifikat tanah rakyat itu dikasihkan, banyak BPN terpenting di lokasi yang perlu kerja siang serta malam. Jokowi mengakui, tahu kerja pegawai BPN itu.
“Saya turun ke bawah benar. Berarti, memang betul-betul di daerah itu telah siap. Walau waktu yang dikasihkan begitu singkat,” jelas bekas Gubernur DKI itu.
