Jakarta, Liputan7up.com – Fraksi Golkar di DPR menggerakkan pemerintah untuk mengoptimalkan biaya untuk pengurangan utang dalam Bahasan RAPBN 2019. Perihal ini ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam jumpa wartawan di Ruangan Fraksi Golkar, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan.
“Partai Golkar akan memutus dan mengambil keputusan jika pemakaian optimalisasi biaya dalam bahasan RAPBN mesti diutamakan penggunaannya untuk kurangi utang dan cadangan fiskal (fiscal buffer) menjadi bantalan dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian,” kata Airlangga.
Menurut dia, arah baru kebijakan biaya Partai Golkar tersebut, tidak lepas dari keadaan perekonomian Indonesia yang saat ini alami desakan yang disebabkan keadaan perekonomian global.
“Desakan ekonomi ini terlihat dari melemahnya nilai ganti rupiah yang sampai Rp 14.900 rupiah per Dolar Amerika,” tuturnya.
Dia mengatakan, pelemahan tersebut dikarenakan keadaan perekonomian global, terutamanya kebijakan normalisasi bank sentra AS (The Fed) dengan meningkatkan tingkat suku bunganya sampai sampai 2 %, perang dagang AS China, serta krisis ekonomi yang dihadapi oleh Turki dan Argentina.
“Keadaan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2019,” tuturnya.
“Partai Golkar membawa semua bagian bangsa untuk menyatu, bangun dan memberikan perasaan patriotisme dan nasionalisme dengan ambil sisi untuk menangani krisis yang sedang kita hadapi,” tuturnya.
Dia membawa DPR dan pemerintah untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam proses bahasan ataupun pelaksanaan APBN. Partai Golkar mengimbau pada semua kadernya di daerah untuk lakukan perihal tersebut.
“Partai Golkar menyatakan pada semua kader, baik di tingkat pusat ataupun daerah, supaya dalam proses bahasan ataupun pelaksanaan APBN dan APBD makin transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta selalu berpihak pada kebutuhan rakyat, menjadi bentuk prinsip Partai Golkar dalam wujudkan Golkar Bersih,” tuturnya.
