Jakarta, Liputan7up.com – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, tidak butuh lagi menggelar rapat pengaturan hanya terbatas (rakortas) tentang import beras. Waseso mengatakan, rakor cuma menghabiskan waktu.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan DPR akan menyebut beberapa pihak berkaitan untuk minta keterangan berkaitan masalah import. “Itu Pak Buwas ogah rapat dengan pemerintah, nanti DPR Komisi IV yang undang tentu Bulog hadir,” tuturnya, Kamis (20/9).
Dikatakannya, DPR dapat mengundang rapat Kombinasi Komisi IV dan VI menjadi manfaat pengawasan DPR. Sedangkan Anggota Komisi IV yang lain, Viva Yoga mengatakan perihal seirama. Bila Budi Waseso tidak ingin rapat pengaturan dengan pemerintah, jadi Dirut Bulog itu mesti hadir bila diundang DPR.
“Masalah importasi beras di internal pemerintahan pada Kemendag dan Bulog adalah bukan yang kali pertamanya. Seringkali perseteruan kebijakan antar kementerian dan memunculkan keraguan negatif dari publik ada kekuatan kepribadian hazzard atas importasi beras,” katanya.
Arah Rapat Komisi kombinasi, kata Viva, untuk menuturkan mengenai data produksi pangan (beras), tahu keperluan mengkonsumsi pangan, dan Bulog menuturkan jumlahnya penyerapan gabah dan beras petani lokal.
Lalu, katanya, rapat digelar untuk mengulas perlindungan, pemberdayaaan, dan tingkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Sesaat itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio minta Presiden Joko Widodo menyebut Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini. Ditambah lagi Menko Darmin jelas menyebutkan ada ketidakpasan data. Rakor adalah perihal yang cocok dikerjakan.
“Yang miliki tupoksi import atau export itu Menteri Perdagangan. Dia dapat import untuk komoditi terutamanya, saat ada referensi dari kementerian tehnis, Menteri Pertanian. Sebab itu kan urusannya ke pertanian. Menjadi Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditi yang dibutuhkan tiada referensi Menteri Pertanian,” kata Agus,
Dia meneruskan, butuh dicari tahu kebenaran data yang dipunyai Kementerian Pertanian. Pasalnya Agus mendapatkan info dari beberapa pihak pengumpul data di Kementerian Pertanian, ada beberapa data pertanian yang tidak tepat.
“Saya bercakap dengan pengumpul data (pertanian) dari IPB (Institut Pertanian Bogor), data itu jika ada fuso (tidak berhasil panen), banjir, kerusakan sampai 50 %, tidak bisa menyimpan angka 50 %. Menjadi di sini saya menyimpulkan, jika di situ ada masalah data pertanian kita,” jelas Agus.
